Advertisement

Tuesday, October 4, 2016

Ternyata Perusahaan Jokowi Salah Satu Pengemplang Pajak yang Ikut Tax Amnesty

author photo
SebarSebarin.org - Program pengampunan pajak atau amnesti pajak (tax amnesty) diikuti oleh berbagai lapisan masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga konglomerat sejak zaman Orde baru. Bahkan, Joko Widodo (Jokowi) juga "tersangkut" program tersebut.

Namun, bukan Jokowi secara pribadi yang mengikuti amnesti pajak, melainkan perusahaan keluarga yang dimilikinya menjadi salah satu pengemplang pajak yang mengikuti program pengampunan pajak.
"Saya tidak ikut, tapi perusahaan saja yang ikut," katanya di sela-sela kunjungannya ke kantor pusat Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat malam 30 September 2016.



Kunjungan Presiden itu untuk memantau perkembangan amnesti pajak menjelang berakhirnya periode pertama pukul 24.00 WIB, 30 September 2016. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani.Dalam kesempatan tersebut, Jokowi menyampaikan ucapan terima kasih kepada jajaran Direktorat Jenderal Pajak yang telah bekerja keras, bahkan bekerja hingga tengah malam, untuk program amnesti pajak. Karena itu, dia meminta adanya apresiasi yang diberikan kepada seluruh pegawai pajak.
"Terima kasih saya ucapkan kepada pegawai pajak selama tiga bulan ini telah bekerja betul-betul," katanya.

Jokowi kembali mengingatkan tax amnesty ini merupakan momentum untuk mereformasi basis perpajakan dan meningkatkan rasio wajib pajak. Jadi, dia mewanti-wanti seluruh orang yang belum mengikuti program ini agar segera berpartisipasi dalam periode berikutnya.

Jokowi kembali mengingatkan tax amnesty ini merupakan momentum untuk mereformasi basis perpajakan dan meningkatkan rasio wajib pajak. Jadi, dia mewanti-wanti seluruh orang yang belum mengikuti program ini agar segera berpartisipasi dalam periode berikutnya. "Kalau tidak ikut di tahap II dan III akan ditinggal betul."

Menteri Keuangan Sri Mulyani juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang berperan serta dalam program amnesti pajak ini. Ia pun mengakui dalam beberapa hal masih ada pelayanan yang dianggap buruk, namun akan menjadi bekal untuk pembenahan di masa mendatang.

"Di sisi lain kalau mereka (wajib pajak) mendapatkan pelayanan baik, mereka merasa bisa berpartisipasi dan mulai percaya pemerintah dalam hal pengelolaan perpajakan," kata Sri Mulyani.

[sumber: posmetro]
Next article Next Post
Previous article Previous Post